Sabtu, 12 Desember 2015

Hentikan Kekerasan Negara Indonesia, Biarkan Papua Menentukan Nasib Sendiri


”Kehadiran Negara adalah Untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kemerdekaan Warga Negara, tapi yang terjadi di tanah Papua jusrtu Negara menjadi alat untuk menginjak-injak Hak dan kekebasan masyarakat Papua”
mahasiswapapua – Di tanah yang subur Indonesia ini menumpahkan darah menjadi sesuatu yang lumrah terdengar ditelinga. Banyaknya konflik yang harus berakhir pada kematian, serta segala bentuk kekerasan Aparatur Negara (TNI/POLRI) tidak pernah berhenti di Tanah air tercinta Indonesia yang mulai amnesia. Papua sangat bisa menjadi sampel betapa Kekuatan aparatur Negara telah menjadi sesuatu yang setiap saat mengancam hidup masyarakat. Kemerdekaan Indonesia yang telah diraih 70 tahun yang lalu, faktanya tidak dirasakan oleh masyarakat di Papua.

















Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan
Sejak 1961 hingga saat ini Papua terus menumpahkan darah, pada Desember 2014 sampai November 2015 tercatat lebih dari 10 kasus yang dilakukan oleh Aparat Negara (TIN/POLRI) di seluruh wilayah Papua, tercatat sekiranya terdapat 21 nyawa orang Papua melayang dan lainya mengalami luka tembak dan harus dirawat di Rumah sakit secara intens. Kasus tersebut diantaranya ; penembakan terhadap empat siswa SMA di lapangan Karel Gobay, Enoratali pada 8 Desember 2014, kasus yang terjadi Yahukimo pada bulan maret 2014, kasus di Nabire pada April 2015, kasus yang terjadi di Ugapuga, Dogiyai pada 25 Juni 2015, kasus penembakan 11 anak muda di Tolikara pada 17 juli 2015, kasus di Koperapoka 28 Juli 2015, kasus penembakan di Mimika pada Agustus 2015, kasus penembakan dua pelajar SMK di Mimika pada 28 September 2015 (Papuapost.wordpress.com).



Salah satu Massa aksi yang memegang Poster Kekerasan Aparat di Papua
Beberapa organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Papua (SUP), harus turun kejalan untuk meluapkan kekesalan dan kemarahannya terhadap Pemerintah Indonesia, yang sampai hari ini belum menuntaskan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua. Pemerintah sepertinya memandang sebelah mata Masyarakat Papua dan menutup mata atas kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua.
Aksi yang dilakukan hari ini (Kamis, 10/12/2015) di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin, Jln. Perintis KM 7 Makassar, menuntut beberapa hal yaitu : 1) Tuntaskan Pelanggaran HAM Yang Ada Di Papua, 2) Biarkan Rakyat Papua Menentukan Nasibnya Sendiri, 3) Tutup Semua Perusahaan Multinasional Yang Ada Di Papua, 4) Tarik TNI dan POLRI Dari Tanah Papua, 5) Kecam Tindakan Represifitas Aparat Terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Di Jakarta, 6) Hentikan teror militer (TNI/Polri) terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Papua, 7) Tolak segala produk politik pemerintah Indonesia yang ada di papua, termasuk program UP4B, 8) Tuntaskan kasus penembakan 4 siswa pada tanggal 8 Desember 2014 di Kab. Paniai. 


Rabu, 09 Desember 2015

SOLIDARITAS MAHASISWA PAPUA UNJUK RASA DEPAN PINTU SATU UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

Papua Adalah Kita !!

Solidaritasmahasiswa - Tepat hari selasa (1/12/15) yang lalu kembali terjadi tindakan represif oleh anggota kepolisian terhadap Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua. Aksi yang digelar di Bundaran HI Jakarta ini merupakan aksi memperingati HUT West Papua yang ke-54. Menurut data yang dilansir oleh beberapa media bahwa terdapat 3o6 Mahasiswa yang ditahan oleh POLDA Metro Jaya. Tidak hanya itu, perlakuan aparat kepolisian mengkibatkan beberapa orang massa aksi terluka parah. Niko Suhun terkena timah gas air mata  dileher dan jatuh di tempat, akibatnya Nuhun mengalami kritis dan dirawat di RumahSakit (RS), Demison Wakur terkena tabung gas air mata di kepala dan jatuh di tempat. Arif ditendang dipaha dan mengalami pembengkakan, Zeth Tabuni dikepung dan dikeroyok oleh polisi. Akibatnya, pelipis mata Zeth pecah. Zeth dikeroyok saat berusaha menolong Niko.
Kecaman atas tindakan Refresif Polisi
Kecaman atas tindakan Refresif Polisi
Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisaan tersebut mendapatkan banyak kecaman dari berbagai penjuru Indonesia. Tidak tinggal diam Mahasiswa di Makassar,  juga membangun solidaritas untuk kawan-kawan mereka yang mendapat refresifitas. Pada hari senin (7/12/2015) Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Mahasiswa Papua (SUMPA) menggelar aksi di depan pintu 1 Universitas Hasanuddin. Dalam aksinya, mereka mengecam tindak represif aparat kepolisian dan pembugkaman Demokrasi yang terjadi beberapa hari yang lalu di Jakarta.
Aksi Solidaritas ini bertujuan untuk mengabarkan kepada semua orang bahwa Orang Papua juga saudara kita, ujar Ray salah satu massa aksi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa “Aksi yang kami lakukan hari ini adalah awal untuk sebuah gerakan besar yang membuktikan bahwa pelanggaran HAM masih saja merajalela, bukan hanya di Papua bahkan disemua daerah mengalami hal tersebut. Contohnya ketika aksi buruh menolak PP No 78 tentang Pengupahan yang juga dibubarkan paksa oleh polisi. Beberapa hari kedepan kami akan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak kami dan hak saudara kami di Papua, tutupnya.
Orasi oleh salah satu massa Aksi, Mengecam tindakan Refresif Polisi terhadap Kawan Kawannya di Jakarta pada Selasa lalu (1/12/15)
Orasi Andi Yeimo massa Aksi, Mengecam tindakan Refresif Polisi terhadap Kawan Kawannya di Jakarta pada Selasa lalu (1/12/15)
Dalam aksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, massa aksi juga membagikan selebaran dan memasang spanduk disekitar jalan yang berisikan tuntutan mereka. Bahkan aksi solidaritas yang dilakukan sempat membuat polisi yang mengatur lalu lintas di lokasi tersebut naik darah. Hal tersebut di ungkapkan Maiky kepada reportercaka, itu orang yang disana (sambil menunjuk seorang polisi yang tidak berseragam)“na ancam ka‘, nabilang “we mundur-mundur, jangan terlalu masuk di jalan, dari pada saya hambur aksimu” ”.
Terdapat beberapa poin yang menjadi tuntutan mereka yaitu : 1). Tutup semua perusahaan asing multinational corporation yang beroperasi di Papua, 2). Tarik mundur TNI dan Polri dari tanah Papua, 3) Menolak semua bentuk produk politik yang diberikan pemerintah Indonesia ke Papua seperti UP4B. Menurut Kristian Degei dengan suara lantang, bahwa selama ini Papua hanya dijadikan lahan eksploitasi Perusahaan Asing dan menjadikan Orang Papua sebagai “anak tiri” Indonesia. Oleh sebab itu biarkan kami Papua menentukan nasib sendiri.
Aksi Solidaritas Untuk Mahasiswa Papua (SUMPA), (7/12/15)
Orasi oleh Kristian Degeibo Aksi, Mengecam tindakan Refresif Polisi terhadap Kawan Kawannya Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jakarta  (SUMPA), (7/12/15)

Selasa, 01 Desember 2015

Ini Sikap KNPB Dari Bumi Amungsa Tempat Perampok Freeport Beroperasi

















Ini sikap KNPB, dari bumi Amungsa, tempat perampok Freeport beroperasi, saya dan rakyat West Papua mengecam keras tindakan biadab aparat kolonial Indonesia di Jakarta di bawa pimpinan Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya, yang secara brutal telah memukul, menangkap ratusan Mahasiswa Papua dan menembak Mahasiswa Niko Suhun. Kami juga mengecam Tito Karnavian yang merupakan aktor berbagai aksi teror di West Papua yang telah menewaskan banyak aktivis dan rakyat sipil Papua. Kekerasan terhadap gerakan demokratis mahasiswa ini sejalan dengan pernyataan Tito Karnavian bulan Oktober lalu bahwa' "Polisi melanggara HAM itu boleh".


Hari ini, Tito Karnavian dan aparat brengsek di pusat ibukota kolonial Indonesia, membuktikan dan menyatakan kepada seluruh dunia tentang wajah kekerasan penguasa kolonial Indonesia yang sedang diterapkan di West Papua. Kami sudah menduga dari jauh hari bahwa penguasa kolonial mengkondisian opini publik, dengan menjadikan 1 Desember sebagai momok yang berdarah-darah, karena suudah berjalan tindakan penangkapan, penculikan, dan penembakan sebelum tanggal hari ini, 1 Desember 2015. Kasus penculikan di Sentani oleh Kopassus, kasus penodongan di Kota Raja oleh Brimob, hingga penembakan di Mamberamo dan Serui tadi malam adalah real militerisme yang terstruktur.


Publik nasional Indonesia dibodohi dengan pembohongan publik yang dilakukan oleh para jenderal ini, yakni Paulus Waterpau yang membuat pernyataan para pembersih lapangan ibadah di Nabire mengibarkan bendera, lalu hari ini di Jakarta melalui media detik.com bahwa alasan membubaran aksi karena Mahasiswa membawa bendera bintang fajar. Inilah pembohongan yang dilakukan untuk memuluskan kepentingan ketenaran, jabatan, dan uang operasional TNI dan Polri. Inilah budaya para jenderal perusak kemanusiaan dunia yang harus dilawan oleh rakyat tertindas di Indonesia, maupun dunia tanpa batas keyakinan politik masing-masing.


Yang harus dipahami oleh siapapun makluk di dunia ini adalah bahwa kebenaran sejarah tidak dapat dihilangkan dengan bedil senjata. Siapapun dan apapun gerakannya, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ekspresi politiknya harus dilindungi oleh negara manapun di dunia ini. Apalagi rakyat West Papua, diatas wilayahnya, yang dimana kolonialisme dan kapitalisme telah meraup kepentingan ekonomi dari sumber daya alam Papua. Bahwa rakyat West Papua hari ini yang kau korbankan tidak berjuang untuk meminta bagi hasil Freeport yang kau ributi hari demi hari dengan kerakusanmu yang menggila. Rakyat West Papua tidak butuh itu. Mereka berdiri di depan gedung-gedung mewah di Jakarta yang kau bangun dengan kekayaannya hari ini untuk tujuan menuntut hak politik yang kau curi 19 hari setelah deklarasi manifesto politik 1 Desember 1961.


Ingatlah penjajah, hari ini, diatas negeri ini, aktivitas pemerintahan kolonialisme tidak berjalan alias libur bersama untuk memperingati dan menghormati hari dimana 54 tahun lalu kami medeklarasikan diri sebagai sebuah bangsa dan negara. Rakyat West Papua yang kau jajah dengan sesadar-sadarnya telah bersiap untuk menentukan nasib mereka sendiri. Tentu kau tidak akan berhasil menghalangi darah juang segenap rakyat West Papua yang semakin muak dengan tidakanmu. 


Dengan tidakanmu hari ini kau sendir telah menyatakan kepada dunia bahwa kami bukan bagian dari bangsa Indonesia, tetapi benar bahwa kami bangsa Papua. Itu jugalah yang akan menjadi alasan kenapa kami akan terus memberontak melawanmu hingga titik darah penghabisan.
Kami pasti menang!

Dari kami yang kau jajah, di tempat yang kau rampok. Bumi Amungsa, Timika, West Papua
Victor Yeimo 
Ketua Umum KNPB


Senin, 30 November 2015

MENJELANG 1 DESEMBER, ORANG PAPUA SUDAH MULAI DITANGKAP

Jayapura, Jubi/mahasiswapapua – “Tidak hanya kebebasan berpendapat yang seringkali diberangus di Papua, namun kebebasan beribadah pun diberangus,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, kepada Jubi Minggu (29/11/2015).

LBH Jakarta, kata Alghiffari mengecam keras penangkapan 17 orang secara semena-mena di Nabire, Sabtu (28/11/2015). 17 warga tersebut sedang membersihkan tempat untuk doa di Taman Bunga Bangsa Papua di Nabire ketika ditangkap. Penangkapan tersebut berkaitan dengan persiapan ibadah untuk tanggal 1 Desember mendatang.


“Polres Nabire melakukan penangkapan tersebut tanpa alasan yang jelas, tanpa surat penangkapan maupun penahanan. Nama orang-orang yang ditangkap tersebut di antaranya Markus Boma, Frans Boma, Habakuk Badokapa, Sisilius Dogomo, Agus Pigome, Matias Pigai, Jermias Boma, Yohanes Agapa, Ales Tebai, Yesaya Boma, Adolop Boma, Matias Adli, Martinus Pigai, Aluwisius Tekege dan 3 orang lainnya,” ujar Alghiffari.
Peristiwa ini menambah deretan pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat di Papua. Tidak hanya itu, kebebasan beribadah kali ini pun dilanggar. Perlakuan semena-mena Polres Nabire tersebut telah melanggar konstitusi yang menjamin kebebasan tiap warga negaranya untuk beribadah.
“Baru membersihkan taman untuk berdoa saja sudah ditangkap, apalagi orang-orang yang akan berdemonstrasi pada tanggal 1 Desember nanti? Apa dasarnya polisi menangkap orang yang sedang menyiapkan tempat untuk berdoa?” kecam Alghiffari.
Lanjutnya, rakyat Papua merayakan ekspresi identitas Papua setiap tanggal 1 Desember adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat rakyat Papua yang dijamin oleh konstitusi, maka pemerintah Indonesia harus menjaganya. Pemerintah seharusnya melakukan pendekatan dialog, bukan pendekatan represif.
Untuk itu, LBH Jakarta menuntut kepada Presiden Jokowi, Kapolda Papua serta Kapolri supaya tidak bertindak represif pada tanggal 1 Desember mendatang. Konstitusi harus ditegakkan.
“Jamin kebebasan berpendapat orang Papua di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Desember mendatang!” tegas Alghiffari.
Sebelumnya, dilansir oleh Kantor Berita Antara, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Sabtu malam, mengatakan 17 warga sipil itu ditahan karena mengibarkan bendera Papua Merdeka “Bintang Kejora”. Namun tak lama berselang, Kapolda Papua ini meralat pernyataannya melalui media yang sama dengan mengatakan 17 warga sipil itu ditahan bukan karena mengibarkan bendera Papua Merdeka “Bintang Kejora” melainkan karena melawan petugas saat hendak dibubarkan saat melakukan aktivitas di Lapangan Gizi Nabire. Bahkan mereka menyerahkan surat pemberitahuan rencana memperingati HUT Papua Merdeka 1 Desember yang diisi dengan pengibaran bendera “Bintang Kejora”.
Mereka saat itu sedang membersihkan lapangan dan menolak saat hendak dibubarkan, tambah Irjen Pol Waterpauw, seraya menambahkan polisi juga sudah merubuhkan tiang tersebut dengan cara digergaji. (Abeth You/mahasiswapapua)


Kamis, 26 November 2015

HARI KEMERDEKAAN PAPUA BARAT BUKAN UNTUK MENCIPTAKAN KETEGANGAN


Jayapura, Papuamahasiswa – Menjelang 1 Desember yang diperingati sebagian orang asli Papua sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat disikapi legislator Papua Laurenzus Kadepa.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM itu mengatakan, tak harus menciptakan ketegangan dihari bersejarah untuk orang asli Papua itu. Semua pihak, baik yang pro Merdeka maupun NKRI harga mati harus menahan diri agar tak mengorbankan masyarakat sipil yang tak bersalah.

“Semua kelompok yang ada jangan jadikan momen 1 Desember mengacaukan Papua. Jangan menciptakan ketegangan di masyarakat. Kelompok pro merdeka jika ingin memperingati 1 Desember lakukan dengan tertib, tak menggangu masyarakat lain atau berbuat anarkis. Kelompok pro NKRI jangan menjadikan itu momen menjustifikasi orang,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Kamis (26/11/2015).

Manurutnya, pihak yang ingin merayakan 1 Desember silahkan. Namun harus sesuai aturan yang ada. Kadepa khawatir, jika ada gerakan-gerakan yang dianggap bertentangan dengan hukum, akan jadi celah aparat kemanan melakukan tindakan hukum. Bisa saja berupa penangkapan yang berakhir dengan kekerasan fisik.

“Untuk aparat keamanan, jangan jadikan 1 Desember sebagai alasan menangkap orang, melakukan kekerasan, bahkan mungkin penembakan terhadap warga sipil,” ucapnya.
Katanya, pengalaman selama ini, hari-hari yang dianggap “keramat” oleh orang asli Papua selalu diwarnai dengan penangkapan, kekerasan, bahkan penembakan yang dilakukan oknum tertentu. Baik dari Orang Tak Dikenal (OTK) maupun aparat. kemanan.

“Momen 1 Desember bukan untuk menangkap orang, memukul orang, dan menembak orang. Silahkan aparat kemanan menjalankan tugas dan fungsinya. Namun jangan bertindak semena-mena,” katanya.

Terpisah, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, jika ada kelompok yang ingin melakukan ibadah pada 1 Desember mendatang dipersilahkan. Namun jangan membuat gerakan yang bertentangan dengan hukum. Misalnya pengibaran bendera Bintang Kejora atau aktivitas lainnya.

“Kami mengingatkan itu tak boleh. Tak diperbolehkan jika ada upaya pengibaran Bintang Kejora dan upacara lainnya. Hanya sebatas berdoa,” kata Waterpauw.
Katanya, jika ada yang kedapatan membawa bendera Bintang Kejora atau melakukan hal lainnya, akan ditangkap dan diproses hukum.
“Kalau ada yang melakukan kegiatan diluar ibadah misalnya upacara dan sebagainya akan dibubarkan,” ucapnya.


Seperti tahun-tahun sebelumnya, Polda Papua bersama jajarannya akan tetap melakukan pengamanan di semua wilayah hukumnya. (Arjuna Pademme) **Mahasiswa Papua

Jumat, 20 November 2015

Pengkaderan Anggota Baru Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Hasanuddin (IMP UNHAS) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar Tahun 2015

 Pengkaderan Anggota Baru Ikatan Mahasiswa
Papua Universitas Hasanuddin (IMP UNHAS) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar Tahun 2015 



Makassar- Mahasiswa Papua yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Papua (IMP UNHAS) dan UNM Makassar, mengadakan acara Penerimaan Anggota Baru tahun 2015. Pada acara pengkaderan kali ini, bertempat di Tanjung Bayang dengan mengangkat tema Membentuk Kader-Kader Pemimpin Yang Berintegritas, Spritualitas Serta Loyal Dalam Berlembaga.

 Pengkaderan adalah suatu proses pembentukan karakter seseorang agar sepaham dengan ideologi ataupun agar orang tersebut mengerti aturan-aturan yang ada dalam suatu kelompok atau organisasi, sehingga orang tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Pengkaderan juga berfungsi sebagai sarana memperkenalkan lingkungan kepada mahasiswa baru dan saling menggenal antar sesama mahasiswa baru maupun senior.

Pengkaderan juga pada hakikatnya adalah sebuah hal yang penting di dalam suatu kelompok ataupun organisasi, agar kelompok atau organisasi tersebut dapat membentuk kader-kader baru yang berkualitas, yang kedepanya akan berguna bagi kelompok atau organsasi tersebut. Karena akan ada regenerasi yang baik di dalam kelompok atau organisasi tersebut karena banyaknya kader-kader yang berkualitas. Pengkaderan yang baik juga akan melahirkan kader-kader yang mempunyai disiplin tinggi dan komitmen yang kuat bagi organisasi atau kelompoknya.

Ketua Panitia Menaser Rumfandu Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa, lewat organisasi ini membentuk kita lebih akrap sesama mahasiswa Papua kedua kampus tersebut, tak ada kata kamu dari Papua ini, Papua itu, kita satu untuk Papua dan Papua adalah kita.

Dalam sambutannya Team Perumus Organisasi Mahasiswa Papua Universitas Hasanuddin (IMP UNHAS) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) Anthonnius Cambu S.I.Kom.M.I.Kom. Mengatakan Organisasilah yang membentuk karakter, cakrawala berfikir, berani berbicara kalian dan organisasilah yang dapat ilmu lebih bandingkan kampus jadi berperan aktiflah dalam organisasi maupun lembaga. Benahilah wadah ini dengan kebersamaan dan saling mendorong satu sama lain di rantauan, jika ada kegiatan apapun yang kalian laksanakan jangan pernah lupa menghubungi saya sebagai Team Perumus Wadah ini, Tandas Team Perumus.

Ada Pun Materi-Materi yang Kami Bawakan Saat Pengkaderan:
1. Pengenalan Wadah IMP UNHAS
2. Etika Berorganisasi
3. Kepemimpinan
4. Manajemen Waktu
5. Komunikasi
6. Sejarah Pergerakan Mahasiswa
7. Persidangan

            Materi-materi tersebut di berikan oleh para undangan seperti, Ketua PMKRI Cabang Makassar, Orang Tua wali asal Papua yang sedang tugas belajar di Makassar, serta Senioritas lainnya asal Papua maupun dari luar Papua yang menempuh pendidikan di kota Makassar.
Peserta Pengkaderan
Ada pun jumlah peserta yang di kaderkan pada Pengkaderan Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Hasanuddin (IMP UNHAS) dan Universitas Negeri Makassar adalah  sebanyak 26 Mahasiswa Papua maupun Papua Barat yang masuk di kedua Universitas tersebut pada tahun ajaran 2015/2016.

Tujuan Pengkaderan
 Jika kita mencari bagaimana pengkaderan yang ideal bagi Anggota Baru, maka kita perlu melihat dari tujuan dan esensi dari pengkaderan itu sendiri. Mempererat kebersamaan mahasiswa Papua di rantauan. Kemudian, Adapun tujuan dan esensi pengkaderan secara umum adalah tempat terjadi perkenalan, membina mentalitas sebagai membuat mahasiswa baru lebih mengenal dengan keorganisasian, kampus serta pengenalan antara maba dan senior, membuat mahasiswa baru paham cara belajar yang baik lewat berorganisasi, bangku perkuliahan, dan membuat mahasiswa baru paham dengan kondisi  dalam wadah itu sendiri, kampus, serta lingkungannya. Jadi pengkaderan itu seharusnya lebih menitik beratkan pada bagaimana cara memperkenalkan keorganisasian kepada mahasiswa baru dengan cara yang mendidik tentunya bukan dengan cara yang tidak mendidik maupun memaksa.

 Dalam materi Sejarah Mahasiswa yang di berikan oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar Saferianus Gapur,S.sos atau akrab disapa Nino, mengatakan. Pengkaderan yang ideal bagi mahasiswa baru harus sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Penggajaran, Penelitian , dan Pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu pengkaderan seharusnya menggedepankan bagaimana membuat mahasiswa itu mendapatkan ilmu yang berguna bagi mereka kedepanya, tetapi tidak harus memaksakan kehendak atau menggurai seseorang apalagi membentak. Tandas Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar Saferianus Gapur, S.sos atau akrab disapa Nino.

 Lanjut Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar, Pengkaderan juga harus membuat mahasiswa baru itu sendiri mengetahui fungsi sebagai seorang mahasiswa dan fungsi sebagai ketua dan jajaran dalam berorganisasi. Karena sebagai mahasiswa bukan hanya mempunyai fungsi akademik tetapi juga banyak fungsi lain. Contohnya mahasiswa berfungsi sebagai agen of change (agen perubahan), social control (pengawal kebijakan pemerintah), moral force (teladan masyarakat). Tetapi semua itu harus di sampaikan dengan cara yang benar sehingga mahasiswa baru dapat mengetahui hakikat dan fungsinya sebagai mahasiswa. Sehingga setelah pengkaderan, mereka dapat mengamalkannya. Pungkas Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar.

 Jadi simpulkan bahwa, pengkaderan yang ideal itu harus sesuai dengan tujuan dan esensi dari pengkaderan itu sendiri, dan juga harus sesuai dengan tri darma perguruan tinggi. Dan yang terpenting pengkaderan harus memanusiakan mahasiswa baru bukan membuat sebuah robot mahasiswa yang selalu patuh pada seniornya. Dan untuk memanusiakan mahasiswa baru, harus di lakukan dengan cara yang manusiawi dan melalui proses pengalaman serta pengamalan yang mulia dan bertanggung jawab, bukan melalui sebuah program pengkaderan yang penuh penyiksaan, tekanan dan doktrin.

Proses Pengkaderan

 Secara keseluruhan, prosesi pengkaderan Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Hasanuddin (IMP UNHAS) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) berjalan dengan lancar walaupun ada riak-riak kecil yang terjadi dalam prosesi tersebut misalnya ada pembatasan waktu pengkaderan, ada pula model-model pola pengkaderan baru yang tidak disetujui beberapa anggota hingga adanya larangan senior mengkaderisasi mahasiswa barunya.

Apapun yang terjadi, harapannya semoga pengkaderan bisa menjadi momentum tersendiri bagi Maba untuk mengenal lebih dekat dengan situasi internal organisasi, kampus, maupun lingkungannya, menghargai seniornya dan tentunya berperan aktif dalam keorganisasian maupun perkuliahannya, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya kepada orang tua Bangsa dan Negara.

 Oleh karena itu, dengan adanya kader-kader baru Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Hasanuddin (IMP UNHAS) dan UNM Makassar yang baru menyelesaikan proses pengkaderan ini, menjadi kokoh, dalam menjalankan wadah organisasi IMP Unhas dan UNM, agar berupaya untuk menciptakan manusia Papua yang benar trampil di dalam organisasi, kampus, lingkungan serta dalam wadah IMP sendiri. Maka diharapkan untuk menjaga kesatuan mahasiswa Papua di internal IMP Unhas dan UNM Makassar maupun seluruh mahasiswa Papua di kota studi Makassar.

**Penulis Adalah Mahasiswa Papua Unhas di Kota Study Makassar
“PAPUA ADALAH SATU DAN KITA” 

Rabu, 11 November 2015

SEBUAH CERITA TENTANG TANAH PAPUA


Isinga: Sebuah Novel yang Kisah Percintaan Sepasang Kekasih di Tanah Papua

Walaupun tertulis roman papua, tak seluruhnya bercerita tentang percintaan. Pendidikan, culture, sosial budaya, pengaruh dunia luar, posisi wanita, peran pemerintahan, brutalisme pemerintah saat itu, Posisi lelaki dalam masyarakat, alam papua,semua terangkum dengan apik dalam buku ini simple. 

Isinga mempunyai arti “Ibu”, tetapi cerita ini bukan tentang Ibu yang sesungguhnya, tetapi tentang Bumi Papua yang dianggap seperti seorang ibu, dimana seseorang dilahirkan, dibesarkan, dan mendapatkan semua pengalaman hidup. Dimana bumi Papua memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya yang dibutuhkan, seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.

Novel ini menceritakan kisah percintaan sepasang kekasih; Irewa dan Meage. Perjalanan hidup mereka yang jauh dari rencana indah mereka. Kegagalan untuk hidup bersama, dan kebesaran hati Irewa untuk menerima posisinya sebagaiyonime (alat perdamaian) untuk dua suku yang berperang agar tak lagi terjadi perang, membuat Meage memilih pergi dan tak kembali ke Aitubu. Irewa yang di posisikan sebagai seorang Yonime tak mampu melakukan apapun demi masyarakat sukunya, dan dengan berbesar hati menerima keputusan kedua Desa itu walaupun tanpa persetujuannya. Irewa sadar apa yang dia lakukan adalah demi perdamaian dua Desa tersebut. Perjuangan wanita papua dalam kehidupan mereka digambarkan dengan jelas dalam sosok Irewa. betapa hak-haknya hilang sebagai wanita bebas hanya demi kepentingan banyak orang.

Irewa yang akhirnya menerima pernikahan itu, menjadi seorang istri dari seorang laki laki yang bernama Malom yang pada awalnya di tolaknya ketika melamarnya dahulu. Cerita Isinga ini menceritakan bagaimana posisi seorang wanita Papua di tengah tengah masyarakat, dengan segala kewajiban dan haknya sebagai seorang istri. Wanita di Papua seperti seorang pembantu dan budak. Mereka harus melahirkan sebanyak mungkin anak, mengurus anak tanpa bantuan lelaki, memasak, membersihkan ternak babi, mencari betatas untuk mereka makan, menyelam mencari ikan, mencari kayu bakar, membelahnya, merawat sagu, membersihkan semak dan masih banyak hal lagi tanpa boleh mengeluh. What the Hell in Earth this place is!!!

Ada sebuah Tulisan yang membuat sisi feminis saya bergejolak, dan ini adalah posisi wanita sesungguhnya yang berada di Papua:

Perempuan yang baik itu mesti pendiam. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah protes. Tidak pernah membantah. Tidak pernah bersedih. Tidak pernah bicara kasar. Tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tidak suka bertengkar. Tidak pernah marah. Tidak pernah mendendam. Tidak pernah punya perasaan dengki pada orang lain. Senang membantu orang lain. Tidak mengeluh kalau ada kesulitan. Tidak pernah bicara kasar. Bersuara lembut. Tidak pernah berkelahi. Tidak suka mencari masalah. Tidak senang menyalahkan orang lain. Tidak pernah menjengkelkan orang lain. Tidak pernah membicarakan orang lain. Tidak pelit. Tidak serakah. Tidak melakukan hal hal buruk, tidak terpuji. Sabar.

 Tabah. Hidup yang baik. Bekerjalah dengan giat. Memiliki pengetahuan. Bisa menunjukkan ketrampilan tangan kiri. Bisa menunjukkan ketrampilan tangan kanan. Selalu menyiapkan makanan untuk keluarga. Menghidangkan hasil kebun dengan setulus hati. Peremopuan harus bisa mengurus suami dengan baik. Mengurus keluarga dengan baik. Mampu bergaul ke semua orang dengan baik. Budi bahasa baik. Tutur kata manis. Perempuan harusselalu gembira seperti burung eke yang berwarna merah dan  burung holiang yang berwarna hijau. 

Tulisan di atas adalah nyanyian nasehat untuk wanita suku Hobone. Betapa mereka dituntut sedemikian tingginya untuk menjadi perempuan yang sempurna di Hobone. I am sure I will not be a good woman in Hobone if the criteria are like above. Lalu apa peran laki laki disana??? apakah hanya berperan memberikan spermanya untuk menjadikan nya anak, kemudian begitu saja melepas kewajibannya untuk mendukung istri??? Pertanyaan itu membuat saya cukup mengelus dada, dan bersyukur sebenarnya. Bahwa saya masih diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan, merasakan kesetaraan laki laki dan wanita, dimana saya berhak menuntut laki laki untuk juga bekerja, bukan dengan alasan melepaskan kemandirian lalu bersandar sepenuhnya terhadap sang wanita. 

I will not be able to stand for a man like that!

Kehidupan suku Hobone, Aitubu, keadaan primitive masyarakat disana, tergambarkan dengan gamblang. Betapa upacara upcara, kegiatan adat, perilaku mereka dalam berperang, kebengisan tentara ketika melakukan pembantaian terceritakan dengan detail seperti kita terseret melihat dengan mata kita sendiri, terkadang membuat bergidik. Bagaimana pemerintahan kala itu sangat otoriter, dan kejam terhadap suku suku pedalaman, hingga tega membantai suku yang tak mengikuti perintah. What the hell in Earth at that time!! Bukan memberikan pengayoman, tapi lebih memberikan teror yang menakutkan. Ketakutan terhadap gerakan memerdekakan daerahnya membuat pemerintah berlaku keras terhadap mereka. Alih alih berdiskusi tentang baik buruk, pemerintah lebih memilih bertindak diktator. 

Megae yang akhirnya ditinggal menikah oleh Irewa, melanjutkan hidupnya jauh meninggalkan sukunya, dan menetap di suku yang lain. Megae adala seorang pemuda suku Aitubu yang mendapatkan pendidikan dasar dalam sekola setahun yang didirikan oleh seorang Dokter di suku pedalaman tersebut. Pengetahuan dasar tentang kedokteran menjadikannya dipercaya oleh masyarakat lain. 

Ketelitian penceritaan alam papua begitu menggoda, sehingga membawa kita seperti memasuki hutan hutan papua, merasakan beratnya hidup di antara keterbatasan fasilitas, tekanan pemerintah, ketakutan peperanga, tapi juga membuat kita merasa betapa sederhanya hidup disana, betapa kecilnya manusia ditengah kehidupan hutan. 

Keadaan masyarakat papua pada saat itu yang sangat primitif membuat mereka tidak mengenal apa itu pendidikan. Pendidikan dalam sekolah setahun yang Irewa dan Meage rasakan membuat mereka lebih bijak dalam melihat kehidupan, mengambil keputusan, dan berpikir jauh ke depan. 

Pengaruh dunia luar yang datang digambarkan dengan simple, dengan sederhana, bagaimana pengaruh itu membuat perubahan yang cukup signifikan dalam tata cara bermasyarakat mereka, bagaimana membuat mereka berubah cara pandang dalam hidup. 

Novel ini Indah. Membawa kita melihat dunia lain selain dunia fancy yang kita nikmati saat ini. **Papuamahasiswa

 

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com