KASUSUS TOLIKARA TERMASUK PELANGGARAN HAM ~ FORUM SOLIDARITAS MAHASISIPEDULI RAKYAT PAPUA
MENDIDIK RAKYAT DENGAN PERGERAKAN MENDIDIK PEMERINTAH DENGAN PERLAWANAN
Minggu, 19 Juli 2015
KASUSUS TOLIKARA TERMASUK PELANGGARAN HAM
Tindakan oknum polisi berbagai cara mencari konflik di seluruh wilayah papua. Hal ini merupakan mengundang reaksi publik untuk daerah papua selalu di stigmakan zona konflik. Namun pada kenyataanya semua persoalan yang terjadi adalah ula dari keamanan negara dan ketahanan negara yaitu Polisi dan TNI yang khususnya bertugas di wilayah papua. Ketika kita telusuri kasus yang terjadi di Tolikara, maka polres setempat tidak diindahkan surat pemberitahuan yang diberitahukan sebelum mengadakan kegiatan seminar dari pemuda Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) oleh DPRD dua minggu sebelumnya.
Akar persoalannya adalah bukan siapa-siapa tetapi dari polisi, yang kemudian pandangan publik seolah-olah menyudutkan pemimpin gereja bahkan orang papua diklaim sebagai tidak memiliki unsur toleransi umat beragama di indonesia. Kemudian polisi bersandiwara terhadap kenyataan yang terjadi bukan hanya kasus Tolikara tetapi kasus lain. Tindakan keamanan di papua semakin hari semakin mencederai hukum yang tugasnya adalah mengamankan masalah bukan membuat masalah dan pengecut.
Tindakan seperti ini, sungguh resahkan masyarakat papua pada umumnya, karena semua berbuatannya, yang menjadi korban adalah warga sipil sehingga rakyat papua tidak mengakui polisi/TNI selain Pdt. Karena pada dasarnya semua masalah yang di hadapi oleh rakyat papua, semua aktornya adalah Polisi/TNI yang note benenya adalah penegak hukum alias (keamanan dan ketahanan) negara yang penembahkan terhadap warga secara semena-mena. Bukankah senjata adalah alat negara? Berbuatan sebagian polisi/TNI senjata dijadikan sebagai alat penanggap atau pemangsa nyawa manusia papua.
Kasus di Tolikara, polisi diiamkan setelah menerima surat izin atau pemberitahuan yang diterbitkan oleh DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Tolikara dalam rangkah seminar dan KKR bertaraf Nasional/Internasional yang dilakukan oleh Pemuda GIDI tersebut. Kemudian setelah konflik terjadi bereaksi lalu polisi turun dan melakukan penembakan secara liar sehinnga belasan pemuda dan masyarakat terkena peluru senjata berakibat tindakan polisi. Berbuatan aknum polisi diduga desain secara struktur, masif dan terencana sehingga konfliknya mempojokan gereja dan mematikan nyawa yang tidak berdosa
Akibat tindakan polisi tersebut, 1 anak berusia 15 tahun bernama Endi Wanimbo meninggal dalam insiden dan yang lainnya sementara keadaan dalam perawatan baik RSUD di wamena maupun di Jayapura. Gereja, mazjid atau tempat ibadah bukanlah tempat dimana dijadikan untuk objek suatu masalah atau konflik, melainkan tempat untuk beribadah yaitu mengajarkan hal-hal yang menyangkut dengan kepercayaan yang di dipercayainya. Indonesia merupakan negara yang flural akan agama, yang mana dalam pelaksanaanya wajib saling menghormati anta kepercayaan yang satu dengan yang lainnya sehingga semboyan bhineka tunggal ika selalu ada dalam kehidupan rakyat indoensia.
Apapun bentuk kegiatan keagamaan, saling menghormati dilakukan secara administrasi organisasi agama guna mencega dari tindakan yang menodai hubungan Tuhan dengan para umatnya. Hal ini merupakan upaya neteralisasi hubungan sosial menujuh keharmonisan agama sehingga eksisitensi agama selalu berada dalam kodiror hukum yang berlaku secara nasional. Pemimpin TNI/POLRI, tokoh Agma, tokoh masyarakat bahkah pemerintah harus menyikapi dengan baik khususnya diwilayah papua.
Kemudian diluar papua, jangan pernah bergobar-gobar mengejar informasi yang cenderung pada mengandung unsur negatif, karena insiden ini bukan masalah murni, melainkan ada kambing hitam dibalik masalah. Salah satunya adalah media baik media lokal maupun media nasional, diharapkan supaya memberitakan sesuai dengan fakta agar bisa mengetahui sebenarnya siapa aktor dibalik masalah ini. Media nasional diwilayah papua rupaya pelaksanaan sebagai media tiba akal tiba masa karena hanya sisi negatif yang mengejarnya dan lain sisi tidak mediasi hal ini merupakan diskriminasi.
Diharapkan kepada KOMNAS HAM supaya segera membentuk tim dan usutkan kasus Tolikara supaya bisa menemukan aktor konflik diwilayah papua pada umumnya dan pada khususnya di Tolikara sehingga tidak berpanjang masalah tersebut. (Viktor Mirin)
MENDIDIK RAKYAT DENGAN PERGERAKAN MENDIDIK PEMERINTAH DENGAN PERLAWANAN
