MEMARJINALKAN LIBERALISASI DI KAMPUS UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS) MERAUKE

 Revolusi pendidikan formal di Indonesia pada tahun 1900, menghadirkan hal-hal yang baik maupun tidak baik.  pada dasarnya pendidikan  merupakan sesuatu yang memberikan sebuah terang  yang menerangi kekelapan dari segala gelap gulita. Artinya pendidikan hadir  untuk memanusiakan manusia, bukan saling membodohi manusia yang satu dengan yang lainnya. Namun pada prakteknya, manusia justru menyombongkan segala pengetahuan yang ia milikinya, dan dipergunakan ilmunya secara semena-mena kepada kaum yang dikuasai. Semakin manusia belajar dan menguasai segala sesuatu baik hal positif maupun negative untuk mengakomodasi segala kepentingan diri maupun kelompok. Padahal kampus dan sekolah bukan sebuah lahan yang berbisnis dan berpolitik.

Sejak resim Soeharto beralih kepada Reformasi sudah membuka ruang demokrasi kampus atau liberalisasi kampus yang bebas menentukan serta memperjuangkan kepentingan orang banyak di muka umum sudah menjadi lasim yang memiliki kekuatan hukum yaitu undang-undang Pasal 28 dan Pasal 29 tahun 1945 di Direvisi Pada tahun 2003 Hak Asasi Manusia menjadi perlindungan kepada hak setiap manusia Indonesia yang tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Pada abat 20 ini, kita diberadabkan dengan perang secara ideology dengan akal sehat yang mengedepankan intektual namun Nampaknya kekuasaan yang dikuasai saat ini memang dunia sangat membingungkan akibat ula manusia yang tidak bertaanggung jawab.

Seolah-olah dunia ini milik pribadi tanpa berpikir orang lain, dan transaksi nepotisme menjadi perioritas utama untuk mengeksploitasi demi mengakomodai atas kepentingan pribadi baik secara material maupun nonmaterial. Sadarkah manusia tak bisa hidup tanpa manusia lain? yang ikut andil didalam menjalankan misi bangsa dan daerah yang wujudkan secara continu dimasa yang akan datang. Bahkan memarjinalkan segala cara untuk merukikan orang lain dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Adannya egoisme yang dikuasai sehingga praktek sangat sulit untuk memikirkan orang lain apalagi manusia menguasai suatu kedudukan tentunya memarjinalkan segala segala cara secara semena-mena kepada orang lain yang mempunyai niat untuk memikirkan hak banyak orang. Itulah sebabnya menurut Daud mengatakan bahwa pendidikan lahir untuk selain memanusiakan manusia membodohi manusia.

Rector Universitas  Musamus (Unmus) Merauke Bersandra kepada kaum bersuara

Tepatnya pada momentum hari anti korupsi internasional,  dua dosen pergerakan ikut andil pasrtisipasi dalam mengkampanyekan bersama mahasiswa musamus sehingga selaku rector Universitas Musamus (Philipus Betaubun, ST,MT) menskrosing dosen tersebut. Bukankah saat ini korupsi marjalela di Indonesia? Indonesia saat ini berada urutan dua terkorup dunia yang perlu kita kaum aktivis dan lembaga anti korupsi melihat secara seksama. Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa warga Negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dimuka umum, itu artinya otoritas manusia sepenuhnya ditangan sendiri tanpa intervensi dari orang lain.

Namun para antek korupsi rector tersebut Sandra ruang demokrasi dan hak asasi manusia kepada dua activis atau dosen pergerakan yang sampai hari ini rasa peduli sesama manusia dan mempunyai hati nurani untuk menyelamatkan hak banyak orang di Indonesia. Apalagi kita melihat konteks lokalnya, dipapua baru ingin melahirkan activis yang bisa melihat hal-hal frontal oleh aksi pemerintah daerah dan elit-elit lokal yang menguasai dan menjual masyarakatnya sendiri tanpa memikirkan nyawa untuk hidup sungguh manusia durhaka,angguh, militansi di wilayah nepotisme. Kapankah akan melihat tangisan rakyatku? Bisa harus optimis bahwa aktivis papua mari bersemangat mendidik rakyat dengan dengan pergerakan mendidik pemerintah dengan perlawanan.

Upaya yang dilakukan oleh rector Universitas Musamus (Philipus Betaubun, ST,MT) adalah mematikan roh aktivis papua yang ingin muncul dipermukan untuk mengawal masyarakat papua yang sekian tahun digorokoti oleh kaum penguasa lokal sudah menjadi hal yang lumra untuk oligargi kekuasan dan menyiksakan rakyatnya sendiri. Rector tersebut kali ini, rekayasa kekuatan hukun universitas dan melalukan semena-mena terhadap kaum bersuara dan membangun pos polisi di arena kampus betapa lelucon membuat sejarah baru hal aneh diseluruh dunia tidak ada namanya polisi kampus tetapi security kampus seyogyanya, kemungkinan besar beliau datang dari kampung, tindakan hal kecil aneh-aneh bagaiman konsep untuk memanusiakan manusia? Sungguh tidak mungkin menerapkan hal-hal yang relevan dengan dunia modern, orang seperti ini tidak layak karena kami wilayah papua sangat membutuhkan Sumber Daya manusia yang handal, porfesional dan loyalitas yang berbasis pendidikan baik dasar sampai pada perguruan tinggi. Namun prakteknya seperti ini, secara otomatis sudah membunuh karakter pemuda dan mahasiswa untuk melawan hal-hal negative berakibat birokrasi kampus maupun pemerintah.

Private terselubung dibalik Universitas  Musamus (Unmus) Merauke

Terheboh masyarakat papua Masalah skorsing kedua kaum bersuara di universitas Musamus, pemerintah daerah kabupaten merauke terbungkam atas peristiwa ini. Tidak satupu ada aksi dari bupati merauke berbuatan nyta terhadap kasus tersebut, padahal legalitas hukum yang bertanggung jwabkan melalui pemerintah daerah untuk mencega dari masalah. Bupati sendiri mengakui dirinya bagian keluarga pimpinan universitas musamus. Dibawah pimpinan Philipus Betaubun, ST,MT memperlakukan praktek nepotisme , idealnya sarana umum seperti sekolah bukan milik pribadi melainkan milik banyak dimana menyatukan berbagai budaya yang saling mempelajari dan mengenal sehingga memberikan kontribusi serta pengaruh baru yang mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Namun pratigma seseorang menguasai suatu kedudukan distigmakan cenderung pada milik pribadi sehingga seringkali terjadi hal negate imagesnya.

Selama ini, dikampus universitas musamus birokrasi kampusnya hanya satu rumpun yang kuasai yaitu keluarga rector, ibaratkan kampus yayasan, sebenarnya kamupus negeri adalah milik pemerintah untuk memperdayakan ilmu pengetahuan kontribus berbasis pemerintah dimana segala penunjang regulasinya disiapkan oleh pemerintah. Namun kasus yang telah terjadi di dikampus Unmus adalah rector berbagai cara untuk menguasa dan dijadikan kampus keluarga. Kemudian ketika peristiwa ini, telah terjadi ia melaukan berbagai cara untuk membenarkan diri, padahal nyata-nyatanya sudah melanggar undang-undang yaitu memarjinalkan menyampaikan pendapat dimuka umum. Apakah hal ini bisa benarkan? Tidak! Segera turun dari jabatan sebagai rector,karena orang-orang seperti inilah yang dapat membodohi sesama manusia dan memacetkan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

VIKTOR MIRIN
SEKUM IKATAN PELAJAR MAHASISWA YAHUKIMO DI KOTA STUDI MAKASSAR (IPMY)









 MENDIDIK RAKYAT DENGAN PERGERAKAN MENDIDIK PEMERINTAH DENGAN PERLAWANAN

Read More

PENOLAKAN SMELTER PT FREEPORT BANGUN DI JAWA TIMUR

Read More

PENOLAKAN PEMBANGUNAN SMELTER DI JAWA TIMUR

http://solidaritasmahasiswa.blogspot.com/http://fajar.co.id/fajaronline-sulsel/2015/02/04/mahasiswa-papua-tolak-smelter-freeport-di-gresik.html

Read More

MAHASISWA PAPUA DI KOTA STUDI MENDUKUNG STATMEN GUBERNUR PAPUA TENTANG PENOLAKAN PEMBAGUNAN SMELTER DI GRESIK JAWA TIMUR

FORUM SOLIDARITAS  MAHASISWA PAPUA & MASYARAKAT PAPUA

 DI KOTA MAKASSAR TAHUN, 2014/2015

Mahasiswa papua mendukung terhadap statmen Lukas Enembe (Gubernur Papua) penolakan pembangunan pengelolahan dan pemurnian bahan mentah mineral (Smelter) di Gresik Jawa Timur, karena keberadaan PT Freeport bukan ada di jawa melainkan ada dipapua yang harus bangun diwilayah papua. Sebab selama ini pengelolaan hasil tambang dilakukan di Amerika bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dengan hasil kekuasaan 90,64% dikuasi oleh Amerika serikat dan hanya 9,36% yang dikembalikan ke Indonesia sebagai bahan imbalan yang tidak wajar secara pembagian devidennya. Sekalipun sekian tahun beroperasi eksploitasi dan mengekspansi untuk akomodasi demi mengakumulasi keuntungan, namun masyarakat sampai pada hari ini tidak dapat dirasakan kehadiran PT.Freepor perusahan saham milik Amerika raksasa dunia yang mampu menjamin ribuan Negara di dunia dengan jumlah penghasil perhari 14 miliar malahan selalu dramatis dengan segala diskriminasi melalui politik adu domba diantara masyarakat sehingga distigmakan dengan pengacau keamanan sekitar pertambangan.

Sementara masyarakat papua tidak memberikan sebagai Comporate Social Responcibility ( tanggung jawab social)pun belum terpenuhi dengan keinginan masyarakat seutunya. Dengan demikian justru keamanan indoneisa menaikan transaksi upah paling tinggi sehingga masyarakat tergolong miskin secara ekonomi. UU NO 11 tahun 1967  pasal 27 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas tanah yang dijadikan kawasan pertambangan berhak diberikan ganti rugi oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun realitasnya pemerintah Indonesia berpura-pura terhadap UU No 4 tahun 2009 tentang melarang ekport bahan mentah mineral diluar negeri yang ditetapkan sendiri. Kemudian pajak PT freepot yang dibayar oleh Amerika kepada Indonesia, pemilik tambang,tanah wilayah tidak dapat dirasakan oleh masyarakat papua pada umumnya dan pada khsusnya 7 suku yang berada sekitar tambang

Ketika PT Freeport bangun dipapua maka secara otomatis papua bisa terjadi peningkatan ekonomi karena penyediaan lapangan bekerjaan dan pengelolahaanya letak strategis yang tepat, semua kekayaan alam baik hasil bumi,laut dan udara wajib hukumnya bagi masyarakat papua, jika dikatan wilayah tidak cukup untuk membangun Smelter dipapua bukan sebuah alasan yang tepat melainkan hanya rencana terselubung antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport dan Amerika atas dasar kepentingan olehnya itu, semua elemen masyarakat papua menolak dengan tegas agar PT Freeport tetap akan membangun di tana papua karena papua mempunyai tanah, pemerintah uang yang menjadi penunjang akan akses semua fasilitas untuk membangun smelter di papua. Jika smelter berhasil bangun di pulau jawa maka kemakmuran akan berlaku di jawa dan papua dijadikan sebagai corong ekonomi bagi diluar papua dengan asumsi ini,kami mahasiswa peduli rakyat papua dengan sikap:

PERNYATAAN SIKAP

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa demi terciptanya papua yang mandiri, sejahtra adil dan makmur berbasis kontribusi pengelolahan dan pemurnian bahan mineral Smelter PT. Freeport di tanah papua:

Hak atas hasil kekayaan alam papua: hasil bumi baik darat laut dan udara di bumi cenderawasih yang tidak neteral dalam pembagian hasil salah satunnya PT.Freeport oleh pemilik modal Amerika, tambang raksasa dunia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia yang dibodohi kepada orang papua  melalui berbagai undang-undang yang tidak jelas regulasinya. Justru upah keamanan mampu melebihi dari standar demi drama konplik politik adu domba kepada rakyat papua. Untuk mengekspansi akumulasi keuntungan melalui hasil kekayaan alam terus selanjutnya pengelolaan pemurnian mineral (Smelter) yang rencana akan membangun dengan 80 hekter bernominal 28,7 trilion pertahun di Gresik Jawa Timur maka kami mahasiswa papua mendukung gubernur papua yang menolak pembangunan tersebut karena masyarakat  tetap berada pada garis kemisikinan di atas tambang raksasa dunia  ketika smelter bangun di pulau jawa oleh sebab itu pembangunan smelter harus bangun di papua karena papua mempunyai berbagai potensi yang mampu untuk diwujudkannya serta keberadaan PT. Freeportnya di papua bukan di jawa, maka kami Forum Solidaritas Mahasiswa Papua bersikap:

1.    Mendukung Pernyataan Gubernur Papua Menolak Pembangunan Pengelolaan Pemurnian Mineral (Smelter)  Di Gresik Jawa Timur

2.    Hentikan Transaksi Upah Keamanan Secara Berlebihan Di Kawasan PT.Freeport

3.    Presiden PT.Freeport Hentikan Berbisnis Secara Pribadi Atas Dasar Kepentingan

Tuntutan:

1.    Smelter harus membangun dipapua sesuai dengan keberadaan PT.Freeport

2.      Wujudkan UU No 11 tahun 1967 tentang hak atas tanah dijadikan atas kawasan pertambangan

Demikian pernyataan sikap ini, dibuat untuk dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkaid

Makassa, 4 Februari 2015

Jenderal Lapangan

Suarek Malik

Korlap                                                                        Wakorlap

Jecky   N                                                                 Afia Helpa

 

Read More

DUKA KEPERGIAN cHARLES

Read More

MAHASISWA PAPUA DI MENUNGGU KEDATANGAN GUBERNUR PAPUA

Setelah mengirim jenasah korban dipapua mahasiswa,kembali dan melaksanakan duka bersama atas kepulangan sahabat kami,adik,kakak dan seperjuangkan kami dikota studi makassar,setelah dua dua malam satu hari,manutup duka pada hari jumat tanggal 28 November 2014 pukul 15:30 sampai selesai.

Malam pada tanggal 29 pukul 19:00 seluruh mahasiswa papua kumpul diaula besar asrama papua dalam mempersatuakan ide untuk menindaklanjuti pembunuhan terhadap Almarhuma tersebut.

Dalam rapatnya berhasil merumuskan beberapa agenda diantaranya:

1.   Menunggu Kedatangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

2.   Proses Hukum

3.   Klarifikasi Pemberitaan

4.   Aksi

Agenda ditetapkan dengan berbagai bertimbangan baik segi hukum maupun kondisi lingkungan yang kerap kali terus saja terjadi terhadap mahasiswa papua yang ada di kota makassar

Harapan mahasiswa papua yang ada dikota makassar pemerintah daerah provinsi papua segera hadir melihat dan melalukan sesuatu yang bisa mendapatkan keadilan hukum, bekerja sama dengan pemerintah daerah sulawesi selatan sehingga mahasiswa tetap mendapatkan perlindungan yang positif. Karena mahasiswa merupakan bagian dari negara kesatuan rebuplik indonesia, tetapi pandangan lingkungan terhadap mahasiswa selalu saja berpojokan baik dari warga maupun aparat kepolisian yang ada di makassar. Dari kasus-kesaus aparat keamanan tidak pernah menuntaskan dengan baik,namun selalu saja terabaikan,sehingga mahasiswa mengaggap ada diskriminasi terhadap mahasiswa papua. Oleh karena itu, pemerintah daerah segera mengadakan perlindungan yang berbasis hukum yang paten karena beberapa kali mengadakan MOU,melainkan tidak dapat diindakan malahan oknum polisi yang menjadi peran utama untuk melakukan anarkisme terhadap mahasiswa papua. Lingkungan menganggap terhadap mahasiswa papua, ibaratkan binatang puas yang pernah ada perikemanusiaan dan jadikan kami musuh abadi yang tidak jelas penyebab.

Melihat dan merasakan kondisi mahasiswa saat ini, semua aktivitas berhenti, karena masih ada dibawah tekanan,freeman melalui berbagai ancaman sehingga pada khusus aktivitas perkulihan mokok atau perhenti semua mahasiswa yang ada di kota makassar.

Read More