FORUM SOLIDARITAS
MAHASISWA PAPUA & MASYARAKAT PAPUA
DI KOTA
MAKASSAR TAHUN, 2014/2015
Mahasiswa
papua mendukung terhadap statmen Lukas Enembe (Gubernur Papua) penolakan pembangunan
pengelolahan dan pemurnian bahan mentah mineral (Smelter) di Gresik Jawa Timur,
karena keberadaan PT Freeport bukan ada di jawa melainkan ada dipapua yang
harus bangun diwilayah papua. Sebab selama ini pengelolaan hasil tambang
dilakukan di Amerika bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dengan hasil
kekuasaan 90,64% dikuasi oleh Amerika serikat dan hanya 9,36% yang dikembalikan
ke Indonesia sebagai bahan imbalan yang tidak wajar secara pembagian
devidennya. Sekalipun sekian tahun beroperasi eksploitasi dan mengekspansi
untuk akomodasi demi mengakumulasi keuntungan, namun masyarakat sampai pada
hari ini tidak dapat dirasakan kehadiran PT.Freepor perusahan saham milik Amerika raksasa dunia yang mampu menjamin ribuan Negara di dunia dengan jumlah
penghasil perhari 14 miliar malahan selalu dramatis dengan segala diskriminasi melalui
politik adu domba diantara masyarakat sehingga distigmakan dengan pengacau
keamanan sekitar pertambangan.
Sementara
masyarakat papua tidak memberikan sebagai Comporate
Social Responcibility ( tanggung jawab social)pun belum terpenuhi dengan
keinginan masyarakat seutunya. Dengan demikian justru keamanan indoneisa
menaikan transaksi upah paling tinggi sehingga masyarakat tergolong miskin
secara ekonomi. UU NO 11 tahun 1967 pasal 27 menegaskan
bahwa setiap orang mempunyai hak atas tanah yang dijadikan kawasan pertambangan
berhak diberikan ganti rugi oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun realitasnya
pemerintah Indonesia berpura-pura terhadap UU No 4 tahun 2009 tentang melarang
ekport bahan mentah mineral diluar negeri yang ditetapkan sendiri. Kemudian pajak
PT freepot yang dibayar oleh Amerika kepada Indonesia, pemilik tambang,tanah
wilayah tidak dapat dirasakan oleh masyarakat papua pada umumnya dan pada
khsusnya 7 suku yang berada sekitar tambang
Ketika
PT Freeport bangun dipapua maka secara otomatis papua bisa terjadi peningkatan
ekonomi karena penyediaan lapangan bekerjaan dan pengelolahaanya letak
strategis yang tepat, semua kekayaan alam baik hasil bumi,laut dan udara wajib
hukumnya bagi masyarakat papua, jika dikatan wilayah tidak cukup untuk membangun
Smelter dipapua bukan sebuah alasan yang tepat melainkan hanya rencana
terselubung antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport dan Amerika atas
dasar kepentingan olehnya itu, semua elemen masyarakat papua menolak dengan
tegas agar PT Freeport tetap akan membangun di tana papua karena papua
mempunyai tanah, pemerintah uang yang menjadi penunjang akan akses semua
fasilitas untuk membangun smelter di papua. Jika smelter berhasil bangun di
pulau jawa maka kemakmuran akan berlaku di jawa dan papua dijadikan sebagai
corong ekonomi bagi diluar papua dengan asumsi ini,kami mahasiswa peduli rakyat
papua dengan sikap:
PERNYATAAN SIKAP
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa demi
terciptanya papua yang mandiri, sejahtra adil dan makmur berbasis kontribusi
pengelolahan dan pemurnian bahan mineral Smelter PT. Freeport di tanah papua:
Hak atas hasil kekayaan
alam papua: hasil bumi baik darat laut dan udara di bumi cenderawasih yang
tidak neteral dalam pembagian hasil salah satunnya PT.Freeport oleh pemilik
modal Amerika, tambang raksasa dunia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia
yang dibodohi kepada orang papua melalui
berbagai undang-undang yang tidak jelas regulasinya. Justru upah keamanan mampu
melebihi dari standar demi drama konplik politik adu domba kepada rakyat papua.
Untuk mengekspansi akumulasi keuntungan melalui hasil kekayaan alam terus
selanjutnya pengelolaan pemurnian mineral (Smelter) yang rencana akan membangun
dengan 80 hekter bernominal 28,7 trilion pertahun di Gresik Jawa Timur maka kami
mahasiswa papua mendukung gubernur papua yang menolak pembangunan tersebut karena
masyarakat tetap berada pada garis
kemisikinan di atas tambang raksasa dunia
ketika smelter bangun di pulau jawa oleh sebab itu pembangunan smelter
harus bangun di papua karena papua mempunyai berbagai potensi yang mampu untuk
diwujudkannya serta keberadaan PT. Freeportnya di papua bukan di jawa, maka
kami Forum Solidaritas Mahasiswa Papua bersikap:
1. Mendukung
Pernyataan Gubernur Papua Menolak Pembangunan Pengelolaan Pemurnian Mineral (Smelter) Di Gresik Jawa Timur
2.
Hentikan Transaksi Upah Keamanan Secara
Berlebihan Di Kawasan PT.Freeport
3.
Presiden PT.Freeport Hentikan Berbisnis Secara
Pribadi Atas Dasar Kepentingan
Tuntutan:
1. Smelter
harus membangun dipapua sesuai dengan keberadaan PT.Freeport
2. Wujudkan
UU No 11 tahun 1967 tentang hak atas tanah dijadikan atas kawasan pertambangan
Demikian pernyataan sikap ini,
dibuat untuk dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkaid
Makassa, 4 Februari 2015
Jenderal Lapangan
Suarek Malik
Korlap
Wakorlap
Jecky N Afia Helpa