Hentikan Kekerasan Negara Indonesia, Biarkan Papua Menentukan Nasib Sendiri

”Kehadiran Negara adalah Untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kemerdekaan Warga Negara, tapi yang terjadi di tanah Papua jusrtu Negara menjadi alat untuk menginjak-injak Hak dan kekebasan masyarakat Papua”

mahasiswapapua – Di tanah yang subur Indonesia ini menumpahkan darah menjadi sesuatu yang lumrah terdengar ditelinga. Banyaknya konflik yang harus berakhir pada kematian, serta segala bentuk kekerasan Aparatur Negara (TNI/POLRI) tidak pernah berhenti di Tanah air tercinta Indonesia yang mulai amnesia. Papua sangat bisa menjadi sampel betapa Kekuatan aparatur Negara telah menjadi sesuatu yang setiap saat mengancam hidup masyarakat. Kemerdekaan Indonesia yang telah diraih 70 tahun yang lalu, faktanya tidak dirasakan oleh masyarakat di Papua.

Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan

Sejak 1961 hingga saat ini Papua terus menumpahkan darah, pada Desember 2014 sampai November 2015 tercatat lebih dari 10 kasus yang dilakukan oleh Aparat Negara (TIN/POLRI) di seluruh wilayah Papua, tercatat sekiranya terdapat 21 nyawa orang Papua melayang dan lainya mengalami luka tembak dan harus dirawat di Rumah sakit secara intens. Kasus tersebut diantaranya ; penembakan terhadap empat siswa SMA di lapangan Karel Gobay, Enoratali pada 8 Desember 2014, kasus yang terjadi Yahukimo pada bulan maret 2014, kasus di Nabire pada April 2015, kasus yang terjadi di Ugapuga, Dogiyai pada 25 Juni 2015, kasus penembakan 11 anak muda di Tolikara pada 17 juli 2015, kasus di Koperapoka 28 Juli 2015, kasus penembakan di Mimika pada Agustus 2015, kasus penembakan dua pelajar SMK di Mimika pada 28 September 2015 (Papuapost.wordpress.com).

Salah satu Massa aksi yang memegang Poster Kekerasan Aparat di Papua

Beberapa organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Papua (SUP), harus turun kejalan untuk meluapkan kekesalan dan kemarahannya terhadap Pemerintah Indonesia, yang sampai hari ini belum menuntaskan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua. Pemerintah sepertinya memandang sebelah mata Masyarakat Papua dan menutup mata atas kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua.

Aksi yang dilakukan hari ini (Kamis, 10/12/2015) di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin, Jln. Perintis KM 7 Makassar, menuntut beberapa hal yaitu : 1) Tuntaskan Pelanggaran HAM Yang Ada Di Papua, 2) Biarkan Rakyat Papua Menentukan Nasibnya Sendiri, 3) Tutup Semua Perusahaan Multinasional Yang Ada Di Papua, 4) Tarik TNI dan POLRI Dari Tanah Papua, 5) Kecam Tindakan Represifitas Aparat Terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Di Jakarta, 6) Hentikan teror militer (TNI/Polri) terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Papua, 7) Tolak segala produk politik pemerintah Indonesia yang ada di papua, termasuk program UP4B, 8) Tuntaskan kasus penembakan 4 siswa pada tanggal 8 Desember 2014 di Kab. Paniai.