Salah Satu Aktivis Tim Penolakan
Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya Yulianus Pugiye, Mengatakan dengan rentang mengatakan, Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)
Mapia Raya yang sedang berjuang oleh sekelompok Pejabat Birokrasi itu hanya
mengundang “Malapetaka (Misfortune).
Bagi masyarakat kecil di totaa Mapia”. Timika, 24/10/2015; Saat ini Bapak Willem Kegiye dan Kawan-kawannya pasti berjuang keras dengan harapan besar untuk merebut jabatan dalam pemerintahan Kabupaten Mapia Raya bahkan sudah buat struktur pemerintahan dan versi yang sedang kalian berjuang.
Dalam
benak
pikiran Bapak Willem Kegiye dan Kawan-kawannya pasti sangat benci
terhadap kami
yang sedang dan akan menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia
Raya, karena Bapak Willem Kegiye dan Kawan-kawannya merasa menghalangi
usaha
keras kalian yang berjalan sampai saat ini.
Kami memahami usaha, bahwa tujuan Bapak Wilem Kegiye dan
Kawan-kawannya seperti yang saya kemukakan diatas. Lanjut
Yulianus Pugiye, Namun Willem Kegiye dan Kawan-kawannya harus buka
mata lebar-lebar dan melihat, apa yang sedang alami oleh warga
Mapia saat ini, kami sudah dan sedang terancam dengan manifesto politik NKRI tetapi kalian tidak menyadarinya.
Saya Yulianus Pugiye, sebagai
Putera Daerah Tota Mapia sangat paham juga bahwa Bapak Willem Kegiye dan
Kawan-kawannya sedang melancarkan berbagai cara yang baru untuk membunuh kami
warga Tota Mapia seutuhnya. Kami sudah alami seribu satu macam cara sadis oleh
Pemerintah Indonesia melalui berbagai cara:
1. Ketidakadilan
2. Korupsi Kolusi dan Nopotisme (KKN)
3. Pembunuhan brutal
4. Penganiayaan
5.
Perampasan Hak Orang Lain
Semua ini kami sudah alami, tapi Bapak Willem Kegiye dan
Kawan-kawannya yang selalu dan sedang berusaha serta membuat jalan lebar-lebar
untuk menambah dan mendatangkan semua bentuk kekerasan dan malah petaka yang
saya kemukakan diatas ini. Lanjut Pugiye, Sayapun ikut mendukung atas keputusan
yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengungkapkan bahwa
pemekaran yang dilakukan di Papua tidak sesuai prosedur yang ada.
Dengan
melihat
hal-hal tersebut, Enembe pun dengan tegas mengatakan pemekaran tidak
boleh ada lagi di Papua. Keinginannya untuk menjadi Warga
Negara Australia “WNA” Jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan
pemekaran
sejumlah Daerah Otonom Baru “ DOB” di Provinsi Papua. Hal itu
diungkapkan
Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para
Bupati/Walikota Provinsi Papua, yang berlangsung di kota Jayapura Hotel
Aston, 15/04/15. Jika terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka
saya memutuskan
lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin
melihat
persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran.
Saya tidak mau dengar dan
ikuti perkembangan BURUK yang di lakukan oleh TNI/POLRI Indonesia di Tanah
Papua terhadap Rakyat kecil. Lebih baik saya pindah warga Negara Australia,”
pungkasnya Bapak Gubernur Papua. Gubernur Papua terlihat cukup prihatin dengan
banyaknya usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang diperjuangkan oleh
orang-orang Papua dari sejumlah daerah di Papua, bahkan dirinya tidak habis
pikir, sampai daerah yang sudah tidak layak dimekarkan, masih saja
diperjuangkan oleh penjabat daerah alias birokrasi Daerah tersebut untuk tetap
dimekarkan.
Menurut Gubernur, jika melihat kondisi rakyat Papua saat ini,
usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua akan mengancam eksistensi
orang asli papua di atas tanahnya sendiri. “Menurut saya pemekaran itu sama
dengan kematian dan Penindasan rakyat sehingga Bapak-Bapak Bupati bias
terjemahkan sendiri bahasa saya ini,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe,
S.IP. Ketua Tim Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya
Mudestus Musa Boma juga mengatakan bahwa dalam Pemekaran Mapia Raya tersebut
akan mengundang berbagai macam ‘Malapetaka’ (Misfortune di daerah pemekaran
tersebut, entah itu terkait HAM di daerah Tota Mapia, seperti yang baru-baru
ini terjadi penembakan di Meuwodide Paniai, Senin (08/12/14) lalu yang sampai
pada saat ini belum ada proses penyelesian yang jelas, Tandasnya Boma.
Lanjut
Boma, Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut diatas, sayapun
dengan tegas menyikapi pemekaran DOB Mapia Raya yang tertuang dalam 3 poin dibawaH ini:
1. Mengapa Bupati Dogiyai, Drs. Thomas Tigi bisa
membentuk Tim Pemekaran Kabupaten Mapia
Raya tanpa mengindahkan instruksi
Gubernur Papua, Lukas Enembe?
2. UUD No.129 Tahun 2011 Bab III Pasal 3 tidak
menjamin agar pemekaran DOB Mapia Raya
yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab itu.
3. Pemekaran bukan solusi untuk merubah nasip segalanya,
tetapi pemekaran merusak
Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Kami sebagai Putera Daerah Mapia sangat sadar atas semua kekerasan tersebut.
Sehingga kami juga akan berjuang untuk "Menolak Pemekaran Kabupaten Mapia
Raya" mengikuti sesuai irama perjuangan Bapak Willem Kegiye dan
kawan-kawannya. Bila kalian keras dan sadis, kamipun akan keras tapi tidak
sadis, Pintanya Boma; Kami siap bertarung untuk menolak. Karena musuh sejati bukan dari jauh,
tapi tumbuh subur dalam keluarga kita sendiri, Pungkasnya Pugiye. Penulis Adalah
Yulianus Pugiye Aktivis Tim Penolakan DOB Mapia Raya di Wilaya Timika Papua.
0 komentar:
Posting Komentar